/

Bersinergi Menurunkan Angka Stunting di Kalteng

SAMBUTAN : Sahli Gubernur KSDM, Suhaemi saat menyampaikan sambutannya terkait stunting. (HUMASPRO KALTENG)

PALANGKA RAYA – Dengan diinisiasi BKKBN selaku Sekretariat TPPS Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi membuka secara resmi Rekonsiliasi Stunting tingkat Prov Kalteng TA 2022, bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Palangka Raya, Selasa (13/9/2022).

Tujuannya agar seluruh elemen dalam struktur TPPS serta mitra terkait lain di luar TPPS, dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian dapat saling bersinergi, menyamakan persepsi, mengolaborasikan berbagai program dan kegiatan pada bidang masing-masing, terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kalteng.

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPD IPeKB) Kalteng periode 2022-2026.

SSuhaemi saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kalteng,  Nuryakin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov Kalteng mengharapkan rekonsiliasi stunting dapat menjadi pemacu semangat  bagi semua, untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov Kalteng, terutama dalam melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalteng.

Suhaemi mengatakan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng, trennya terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada tahun 2013 dan 34 persen pada tahun 2018. Kemudian, dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yaitu 32,3 persen, dan berdasarkan pendataan  terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 27,4 persen, dengan target penurunan sebesar 15,38 persen di tahun 2024.

“Walaupun dari tahun ke tahun angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah angka 20 persen, dan masih berada di atas angka nasional yaitu 24,4 persen,” kata Suhaemi.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.