KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mempertanyakan jumlah dana yang terkumpul dari  konsorsium perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Dana urunan untuk  perbaikan ruas Jalan Kurun – Palangka Raya mulai ditarik sejak 5 Januari 2022.

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Untung J Bangas mempertanyakan dana urunan dari beberapa PBS sudah terkumpul berapa. Sampai sekarang ini belum ada laporan yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) ke dewan. Pasalnya ruas jalan  provinsi itu masih belum tertangani secara maksimal.

“Dulu ada perjanjian pemda dan masyarakat untuk truk yang memiliki ban 10 itu tidak boleh melalui jalan lintas. Kedua dibentuk konsorsium untuk perbaikan jalan. Ternyata sampai tanggal 29  kemarin masih dilalui kendaraan roda 10, sehingga kerusakan jalan terus menerus. Maka kami kembali mempertanyakan berapa sih jumlah dana konsersium itu,” ucap Untung J Bangas, Senin (1/8) lalu.

Kemudian, lanjut dia berdasarkan laporan dari Bupati Gumas untuk konsorsiumnya sudah dibentuk. Konsorsium itu akan menangani ruas-ruas jalan yang rusak parah.  Tetapi sampai sekarang ini tidak ada penanganan yang secara maksimal.

“Kembali lagi kami bersama beberapa ormas dan aliansi masyarakat mengadakan pertemuan. Ada keterangan dari beberapa perusahan  bahwa mereka sudah menyetorkan kewajiban mereka,. Pertanyaanya apa benar dana itu disetorkan ke pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, pemda harus bisa menyampaikan ke publik jumlah urunan yang disetorkan beberapa perusahan tersebut. Karena peruntukan  uang itu untuk perbaikan jalan masyarakat. Inilah, yang dipertanyakan pihak legislative.

“Kalau semuannya sudah diterima oleh pemda jangan sampai ditutupi. Tetapi sampaikan ke publik. Oleh sebab itu kami bersama tokoh masyarakat dan ormas akan melakukan RDP dengan pihak DPRD Provinsi dan kami tetap dalam pendirian kami untuk melayani masyarakat,” imbuh dia. (nya)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.