PALANGKA RAYA – Saat ini Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) membidangi sumber daya alam (SDA) terus memperjuangkan agar perijinan tambang mineral.

Salah satunya tambang emas, juga dikembalikan ke daerah Hal ini disampaikan anggota Komisi II, Fajar Hariady, kepada wartawan di gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.

“Sejak beberapa tahun ini Komisi II memperjuangkannya ke pusat agar perizinan tambang kembali ke daerah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, yang sudah dikembalikan oleh pemerintah pusat ke daerah hanya perizinan untuk tambang non mineral. Tepatnya, hanya tambang galian pasir. Sedangkan untuk izin jenis mineral seperti emas, perizinannya masih di pusat.

Karena itu, ucap Fajar, Komisi III hingga kini masih berjuang agar perizinan tambang, baik mineral mau pun non mineral, semuanya kembali di daerah. Tidak hanya izin galian pasir.

“Kami hanya bisa berharap, agar masyarakat bersabar. Semoga pusat memberikan kewenangan untuk perizinan tambang mineral, seperti emas, intan dan jenis mineral lainnya,” ucapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini menambahkan, untuk jenis perizinan tambang non mineral atau pasir saat ini juga masih dalam proses pelimpahan kewenangan ke daerah.

“Saat ini pelimpahan kewenangan ke daerah juga masih dalam proses. Nanti, pelimpahan kewenangan ini akan berlaku efektif sekitar September 2022 mendatang,” tutupnya. (rul/abe)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.