PALANGKA RAYA – Untuk mewujudkan Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta skenario penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Setjen KLHK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Sosialisasi di Kantor Gubernur, Rabu (3/8).

Hal tersebut juga sebagaimana dinyatakan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia bahwa, sektor FOLU atau sektor kehutanan dan penggunaan lainnya diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60% dari total penurunan emisi GRK dibanding sektor lainnya, yaitu energi, pertanian, Industrial Process and Production Use atau IPPU, dan sektor limbah.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Provinsi Kalteng H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran. Pembukaan sekaligus ditandai dengan penabuhan katambung secara bersama oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Herban Heryandana bersama H. Nuryakin dan Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sri Suwanto.

“Atas kontribusi signifikan itu, maka upaya penanganan dan pengendalian emisi GRK di sektor FOLU menjadi hal sangat penting bagi Indonesia dan tentunya bagi upaya pengendalian perubahan iklim global”, ucap H. Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran.

Nuryakin mengutarakan dalam rangka turut serta mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK, Provinsi Kalteng telah berupaya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagaimana diketahui, pada tataran kebijakan daerah, RPJMD tahun 2021-2026 dengan visi Kalteng Makin Berkah telah menetapkan Misi ke-1 (satu) yakni Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Keratif dan Berwawasan Lingkungan, yang menekankan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetap berwawasan lingkungan agar terjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang.

“Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan, pengelolaan dan perlindungan lahan terganggu, termasuk lahan gambut rawan terbakar pada musim kemarau,” jelasnya.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.