PALANGKA RAYA – Untuk merespons perkembangan inflasi global yang terjadi ditengah pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung. Selain itu, adanya isu domestik seperti meningkatnya mobilitas, timbulnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan kenaikan beberapa harga pangan atau bahan pokok (bapok) utamanya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H/2022 M.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin, membuka secara resmi Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin (27/6/2022). Rapat digelar secara hybrid dalam rangka Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Adha 1443 H/2022 M.

H. Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan High Level Meeting TPID ini untuk

“Berdasarkan rilis BPS Kalimantan Tengah, inflasi pada Mei 2022 tercatat sebesar 5,74% (year on year), dan telah berada di atas sasaran inflasi nasional 3±1%. Sumbangsih inflasi sepanjang tahun 2022 utamanya berasal dari komoditas yang diatur pemerintah seperti bahan bakar rumah tangga, bensin dan angkutan udara sebagai dampak meningkatnya harga energi dunia,” tutur H. Nuryakin.

Sekda menegaskan agar TPID dan seluruh komponen yang ada di Kalteng tentunya harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Kalteng, khususnya bahan pokok.

Pertama, pada High Level Meeting TPID kali ini, diharapkan informasi dari dari seluruh stakeholders terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing TPID.

Kedua, diharapkan TPID bersama SOPD dan instansi terkait agar terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerjasama dengan Bulog, Distributor, pedagang besar dan petani/ peternak pada masing-masing daerah. Khusus untuk komoditas sapi, diharapkan adanya upaya dari instansi terkait untuk dapat meredam kenaikan harga di tengah kebijakan karantina akibat adanya PMK, termasuk opsi untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain. (jun/cen)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.