Belum Ada Penyelesaian dengan PT BEK

     Teras Narang: “Saya mendesak pemerintah pusat menyelesaikan masalah ini”

PALANGKA RAYA – Perwakilan masyarakat dari Benangin, Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan PT Bharinto Ekatama (PT BEK) terkait eksploitasi pertambangan batu bara yang dianggap merugikan masyarakat sejak Tahun 2013 lalu.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Joman Kalteng, Hendra Pratama yang turut mendampingi perwakilan masyarakat dalam permasalahan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan, ialah meminta agar Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait agar turun langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini, karena menyangkut sengketa batas daerah antara Kabupaten Barito Utara, Kalteng dengan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi area operasi PT BEK.

Dikatakan Hendra, menyikapi konflik sengketa batas antara Kabupaten Barito Utara, Kalteng dengan Kabupaten Kutai Barat, Kaltim yang terjadi sejak Tahun 2013 lalu sangat merugikan masyarakat Kalteng. Khususnya yang berada di daerah Teweh Timur.

“Permasalahan ini sudah terjadi sejak Tahun 2013 lalu, dan hingga kini masih menyisakan persoalan yang berlum terselesaikan. Khususnya antara masyarakar dan pihak perusahaan” jelas Hendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).

Dikatakannya juga, bahwa dalam Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.54/1026/2014,  sudah memberikan instruksi dalam penanganan sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, termasuk pada segmen Areal Usaha Pertambangan PT. Bharinto Ekatama. Tetapi pada kenyataannya, hingga detik ini tidak ada sama sekali penyelesaiannya atas pemasalahan dengan PT. Bharinto Ekatama tersebut.

“Yang dilakukan PT BEK jelas sangat merugikan masyarakat Benangin selama bertahun-tahun” sebutnya.

Hendra juga mengatakan, berdasarkan bukti dan data yang didapatkan dari salah satu wakil masyarakat Desa Benangin, yaitu Bapak Parantes, maka pihaknya meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengintruksikan kepada para Menteri terkait agar segera turun kelapangan, mengambil sikap tegas dan adil dalam menyikapi kasus sengketa tanah ini.

“Jika konflik ini tidak segera diatasi maka hal ini akan menjadi hal yang bias apabila tidak segera diselesaikan. Masyarakat kecil sangat berharap hadirnya pemerintah ditengah mereka, bukan hadirnya para mafia-mafia yang justru mempersulit kehidupan mereka” ungkapnya.

Hendra juga menjelaskan, berbicara hak kewarganegaraan dan hak tata batas antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, maka kasus tersebut merupakan masalah yang sangat penting bagi kedaulatan masyarakat itu sendiri. “Jangan sampai konflik ini menjadi tindakan anarkis karena masyarakat merasa tidak digubris dan tidak ada penyelesaiannya sama sekali” sebutnya.

Terpisah, Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H. yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah ikut bicara. Ia mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM, Menteri LHK dan Mendagri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hal ini, dikatakan Teras, sejak tahun 2014 ia menjabat sebagau Gubernur Kalteng, sudah beberapa kali membuat surat kepada Kementerian terkait. Serta juga menginstruksikan agar PT yang bersangkutan menghentikan kegiatan penambangannya, khususnya diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah,Kabupaten Barito Utara.

Teras Narang juga mengatakan, sebagai anggota DPD RI dari Dapil Kalimantan Tengah, akan juga menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian terkait. (bud)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.